Sertifikasi Halal melalui Mekanisme Pernyataan Pelaku Usaha (Self Declare): Konsep, Mekanisme, Problematika Empiris, dan Strategi Penguatan Efektivitasnya

Oleh: Indra Fitriadi

Abstrak

Kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan dan minuman usaha mikro dan kecil (UMK) memasuki masa berlaku penuh setelah 17 Oktober 2026, sementara jalur utama yang disediakan negara bagi UMK adalah pernyataan halal pelaku usaha (self declare). Artikel ini bertujuan (1) menjelaskan pengertian dan landasan normatif self declare, (2) menguraikan kriteria dan mekanismenya, (3) memetakan problematika pelaksanaannya berdasarkan data, dan (4) merumuskan solusi agar pelaksanaannya efektif. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dilengkapi analisis deskriptif atas data sekunder (peraturan, rilis resmi BPJPH, data statistik, dan literatur ilmiah) yang dihimpun hingga 27 Oktober 2026. Hasil menunjukkan bahwa self declare berhasil memperluas akses: sekitar 1,1 juta dari 1,14 juta sertifikat yang terbit sepanjang 1 Januari–14 Oktober 2026 berasal dari jalur ini. Namun penetrasinya terhadap populasi UMK masih rendah (sekitar 5 persen), rasio Pendamping Proses Produk Halal (PPH) terhadap UMK sekitar 1:618, dan terdapat risiko integritas verifikasi, ketidaksesuaian kriteria produk, keterbatasan bahan baku bersertifikat, ketidakpastian masa transisi, serta dugaan praktik tidak sehat di lapangan. Artikel merekomendasikan reformasi ekosistem pendamping, verifikasi dan pengawasan berbasis risiko, penguatan rantai pasok bahan halal, pendampingan kolektif melalui kemitraan, kepastian hukum yang bersifat membina, serta pemantauan berbasis satu data resmi.

Kata kunci: sertifikasi halal; self declare; usaha mikro dan kecil; pendamping proses produk halal; jaminan produk halal

Pendahuluan

Jaminan produk halal di Indonesia berpijak pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang mewajibkan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia bersertifikat halal. Sertifikat halal diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis Majelis Ulama Indonesia (Databoks Katadata, 2026). Bagi usaha mikro dan kecil (UMK), pembentuk undang-undang kemudian memberikan kelonggaran melalui Pasal 4A UU JPH yang disisipkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023: kewajiban bersertifikat halal bagi UMK didasarkan atas pernyataan pelaku usaha. Pengaturan teknisnya dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024.

Skala persoalannya besar. Kepala BPJPH menyebut bahwa dari sekitar 66 juta UMKM di Indonesia, baru sekitar 3 juta yang memiliki sertifikat halal (Harian Jogja, 2026). Di sisi lain, Pasal 160 ayat (2) PP 42/2024 memberi UMK masa penahapan kewajiban bersertifikat halal untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan sejak 17 Oktober 2019 sampai dengan 17 Oktober 2026 (BPJPH, 2024). Pemerintah menegaskan bahwa kewajiban tersebut berlaku mulai 18 Oktober 2026 tanpa penundaan, sambil menyusun ketentuan khusus bagi UMK dan produk impor (BPJPH, 2026b). Dengan demikian, efektivitas self declare kini bukan lagi persoalan program percontohan, melainkan persoalan kepatuhan hukum jutaan pelaku usaha.

Sejumlah kajian telah membahas jalur ini dari sisi hukum, kelembagaan, dan pendampingan, misalnya pada tingkat lembaga pendamping daerah (Optimalisasi Peran LP3H, t.t.), program SEHATI (Kajian Sertifikasi Halal Gratis, t.t.), dan perspektif maqasid syariah (Problematika Penerapan Sertifikasi Halal Self Declare, t.t.). Kajian-kajian tersebut umumnya bersifat normatif atau berskala lokal, sementara data capaian nasional terbaru dan kerangka solusi yang mengaitkan kapasitas pendamping, verifikasi, rantai pasok, dan pengawasan masih terpisah-pisah. Artikel ini mengisi celah tersebut dengan memadukan telaah norma, data capaian terkini hingga Oktober 2026, dan perumusan strategi penguatan.

Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana pengertian dan landasan hukum sertifikasi halal melalui self declare; (2) bagaimana kriteria dan mekanismenya; (3) apa problematika pelaksanaannya di lapangan berdasarkan data; dan (4) bagaimana solusi agar pelaksanaannya berjalan baik dan efektif.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), dilengkapi analisis deskriptif-kuantitatif sederhana atas data sekunder. Bahan hukum primer meliputi UU 33/2014, UU 6/2023, PP 39/2021, PP 42/2024, serta Keputusan Kepala BPJPH Nomor 33 Tahun 2023 dan Nomor 146 Tahun 2025. Bahan sekunder meliputi rilis resmi BPJPH, data statistik penerbitan sertifikat yang dipublikasikan Databoks Katadata, artikel ilmiah, dan pemberitaan media yang dihimpun hingga 27 Oktober 2026. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan triangulasi antarsumber; angka turunan (persentase dan rasio) dihitung oleh penulis dari data sumber dan ditandai sebagai “diolah”.

Keterbatasan penelitian perlu dinyatakan. Pertama, data bersifat sekunder dan belum diuji dengan data primer lapangan. Kedua, sebagian angka berbeda antarsumber (misalnya jumlah pendamping) sehingga dicantumkan dalam bentuk rentang. Ketiga, informasi mengenai praktik tidak sehat di lapangan bersumber dari pemberitaan yang belum diverifikasi secara yudisial sehingga diperlakukan sebagai dugaan. Penelitian lanjutan dengan survei atau wawancara terhadap pelaku UMK, pendamping, dan BPJPH sangat diperlukan.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian dan Landasan Normatif

Sertifikasi halal self declare dapat didefinisikan sebagai mekanisme penetapan kehalalan produk UMK yang bertumpu pada pernyataan halal pelaku usaha, di mana proses produk halal (PPH) diverifikasi dan divalidasi oleh Pendamping PPH tanpa pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), untuk selanjutnya ditetapkan kehalalannya dan diterbitkan sertifikatnya oleh BPJPH. Menurut PP 39/2021, pernyataan pelaku usaha didasarkan pada standar halal yang paling sedikit memuat akad atau ikrar tentang kehalalan produk dan bahan yang digunakan serta proses produk halal, disertai pendampingan PPH (UII Halal Center, 2025).

Perbedaan utamanya dengan jalur reguler terletak pada ketiadaan audit lapangan oleh LPH; keabsahan pernyataan dijaga melalui pendampingan PPH (Izin.co.id, 2026). Karena itu istilah self declare kerap disalahpahami sebagai pengakuan sepihak tanpa kontrol. Secara norma, pernyataan pelaku usaha merupakan titik awal, bukan satu-satunya dasar penetapan: ada verifikasi pendamping, penetapan kehalalan oleh lembaga fatwa, dan penerbitan sertifikat oleh BPJPH. Kritik tetap muncul, antara lain bahwa dalam jalur ini BPJPH tidak menguji sendiri kehalalan produk sehingga kualitas pendampingan menjadi penentu (Kontan, 2024).

Landasan filosofisnya dapat dibaca melalui kaidah al-masyaqqah tajlib at-taysir (kesulitan mendatangkan kemudahan): biaya dan prosedur audit penuh dinilai memberatkan UMK, sehingga negara menyediakan jalur sederhana dengan tetap menjaga tujuan perlindungan agama dan konsumen Muslim (hifz ad-din) serta kemaslahatan usaha (hifz al-mal). Perkembangan pengaturannya diringkas pada Tabel 1.

Tabel 1. Tonggak regulasi dan implementasi sertifikasi halal UMK

Kriteria Kelayakan dan Mekanisme

Berdasarkan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 146 Tahun 2025, UMK yang dapat menggunakan jalur ini antara lain memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) berskala mikro atau kecil, memiliki paling banyak satu fasilitas produksi dan satu outlet, menghasilkan produk berupa barang yang termasuk jenis yang memenuhi kriteria self declare, memiliki penyelia halal, serta bersedia melengkapi dokumen berupa surat permohonan, surat pernyataan, akad atau ikrar kehalalan produk dan bahan, daftar bahan, dan uraian proses pengolahan (BPJPH, 2026c). Sumber praktisi menambahkan bahwa bahan harus sudah jelas kehalalannya, prosesnya sederhana, dan tidak bercampur dengan produk nonhalal (IzinBeres, 2026). Produk yang berisiko atau berbahan kompleks diarahkan ke jalur reguler.

Secara ringkas, mekanismenya berjalan dalam enam tahap pada Tabel 2.

Tabel 2. Tahapan sertifikasi halal melalui self declare

Sumber: diolah dari BPJPH (2026a, 2026c), Kuasakata (2026), dan Halalcheck (2026).

Dari sisi pembiayaan, pemerintah memfasilitasi sertifikasi tanpa biaya melalui program SEHATI. Pada 2026 tersedia 1,35 juta kuota (BPJPH, 2026a). Pada 2025, fasilitasi bersama Pusat Investasi Pemerintah memakai skema biaya Rp230 ribu per unit usaha (Kontrakhukum, 2026), sehingga pelaku usaha perlu membedakan program tahun berjalan dengan program sebelumnya. Keputusan Kepala BPJPH Nomor 146 Tahun 2025 juga memasukkan kuliner warung, seperti warung tegal dan warung nasi, ke dalam kategori yang dapat memperoleh sertifikat gratis; sebelumnya jenis usaha ini termasuk skema reguler berbayar (BPJPH, 2025).

Capaian Berbasis Data

Tabel 3 merangkum data kunci yang tersedia hingga Oktober 2026.

Tabel 3. Indikator capaian dan kapasitas sertifikasi halal

Tiga temuan penting dapat dibaca dari data tersebut. Pertama, self declare telah menjadi tulang punggung sertifikasi halal nasional: jalur ini menyumbang sekitar 96,5 persen sertifikat yang terbit pada 2026, sehingga kualitas jalur ini sangat menentukan kredibilitas sistem secara keseluruhan. Kedua, penetrasi masih rendah. Angka 5,3 persen merupakan batas atas yang longgar karena pembilangnya mencakup seluruh pelaku usaha (bukan hanya UMK) dan penyebutnya mencakup UMK nonpangan yang tidak wajib bersertifikat; meski demikian, kesenjangannya tetap lebar. Sebagai ilustrasi, dengan laju penerbitan 2025 (1,21 juta per tahun) sisa sekitar 62,85 juta UMK baru terjangkau dalam kurang lebih 52 tahun, sehingga laju saat ini tidak memadai jika sasarannya adalah cakupan luas. Ketiga, kuota 1,35 juta hanya sekitar 2 persen dari populasi UMK (Info Lamongan, 2026). Realisasi self declare 1,1 juta memang setara sekitar 81 persen kuota, tetapi angka itu tidak dapat dibaca sebagai serapan kuota karena data sumber tidak memisahkan sertifikat gratis dari self declare mandiri.

Problematika di Lapangan

Kesenjangan kapasitas dan distribusi pendampingan. Rasio pendamping terhadap UMK sekitar 1:618 menunjukkan beban struktural yang berat (Info Lamongan, 2026). Studi di tingkat lembaga pendamping menemukan bahwa mayoritas Pendamping PPH telah memiliki pekerjaan tetap, sehingga waktu pendampingan terbatas, pelaku usaha kesulitan berkomunikasi dengan pendamping, dan insentif pendamping menjadi isu (Optimalisasi Peran LP3H, t.t.; Kajian Sertifikasi Halal Gratis, t.t.). Menariknya, kajian lain melaporkan bahwa pendamping rata-rata hanya mendampingi satu sampai dua UMK (Faizal & Saly, t.t.). Jika dua temuan ini dibaca bersama, hipotesis yang masuk akal ialah bahwa kendalanya bukan semata-mata jumlah pendamping, melainkan sebaran dan tingkat keaktifan: banyak pendamping terdaftar tetapi tidak aktif atau tidak berada di wilayah yang paling membutuhkan. Hipotesis ini perlu diuji dengan data kinerja pendamping per wilayah. Perbedaan angka jumlah pendamping antarsumber (sekitar 107 ribu hingga lebih dari 111 ribu) juga menegaskan perlunya satu basis data resmi.

Risiko integritas verifikasi dan ketidaksesuaian pernyataan. Karena tidak ada audit LPH, kebenaran pernyataan sangat bergantung pada kejujuran pelaku usaha dan ketelitian pendamping. Kasus yang diulas UII Halal Center (2025) memperlihatkan risikonya: minuman beralkohol hingga 15 persen lolos sertifikasi self declare karena produk didaftarkan sebagai jus anggur tanpa fermentasi, padahal kenyataannya difermentasi. Investigasi MUI pada kasus penamaan produk juga menemukan bahwa produk-produk yang dipersoalkan memperoleh sertifikat melalui jalur self declare tanpa audit LPH atau penetapan Komisi Fatwa MUI; BPJPH sendiri menyatakan persoalan tersebut berkaitan dengan penamaan, bukan kehalalan bahan (Kontan, 2024). Sejak awal program, Komisi Fatwa MUI pun menekankan pentingnya kelengkapan dan kesesuaian dokumen agar berkas layak sidang, dan menyampaikan bahwa tidak semua berkas yang masuk memenuhi syarat (Komisi Fatwa MUI, 2022).

Ketidaksesuaian kriteria produk, pencatatan bahan, dan literasi pelaku usaha. Studi lapangan melaporkan produk yang hendak didaftarkan ternyata tidak sesuai ketentuan self declare (Optimalisasi Peran LP3H, t.t.). Praktisi pendamping mencatat tiga kesalahan umum: pencatatan bahan baku yang tidak tertib sehingga tidak dapat ditelusuri, anggapan bahwa bahan yang tidak mengandung babi otomatis halal padahal terdapat titik kritis pada perisa, pengemulsi, dan turunan hewani, serta belum adanya prosedur tertulis sederhana tentang proses produksi, kebersihan alat, dan pemisahan bahan (Peluang Halal, 2025). Persyaratan NIB juga dilaporkan menjadi kendala bagi sebagian pelaku usaha (Info Lamongan, 2026).

Keterbatasan bahan baku bersertifikat halal. Kajian dengan perspektif maqasid syariah mencatat keterbatasan bahan baku bersertifikat halal, khususnya daging sembelihan (Problematika Penerapan Sertifikasi Halal Self Declare, t.t.). Tanpa ketersediaan bahan yang pasti halal, pernyataan UMK hanya sekuat informasi pemasoknya, padahal kewajiban halal berlaku dari hulu hingga hilir (Bisnis.com, 2026).

Ketidakpastian masa transisi dan tumpang tindih otoritas. Kewajiban berlaku sejak 18 Oktober 2026 tanpa penundaan, sementara ketentuan khusus bagi UMK baru disusun (BPJPH, 2026b). BPJPH menyatakan penerapan dilakukan melalui pembinaan dan pengawasan serta tidak ada penyisiran terhadap pelaku usaha, tetapi sanksi dilaporkan akan diterapkan bertahap, mulai teguran tertulis, penarikan produk, hingga penghentian penjualan (IzinBeres, 2026; Bisnis.com, 2026). Kajian maqasid juga mencatat dualitas otoritas antara MUI yang berfokus pada kehalalan substansi produk dan DSN-MUI yang mengatur aspek transaksi dan rantai pasok syariah (Problematika Penerapan Sertifikasi Halal Self Declare, t.t.).

Praktik tidak sehat dan penipuan. Pemberitaan melaporkan dugaan pungutan oleh oknum pendamping, termasuk oknum yang tidak dapat menunjukkan kartu pendamping resmi (Info Lamongan, 2026); klaim ini belum diverifikasi dan perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme pengaduan. BPJPH juga mengingatkan modus penipuan yang mengatasnamakan BPJPH dan meminta uang dengan dalih denda atau penyelesaian kewajiban sertifikasi (BPJPH, 2026b).

Analisis: Menyeimbangkan Aksesibilitas dan Kredibilitas

Skema self declare memindahkan pengendalian dari pemeriksaan di muka (audit LPH) ke tiga lapis: kualitas pendamping, kualitas verifikasi data, dan pengawasan sesudah sertifikat terbit. Selama ketiganya kuat, aksesibilitas tinggi dapat berjalan bersama kredibilitas. Data menunjukkan lapis pertama masih rapuh (rasio, insentif, sebaran), lapis kedua bergantung pada dokumen yang tidak selalu tertib, dan lapis ketiga baru dibangun melalui aturan sanksi dan pembinaan. Dengan demikian, persoalan utamanya adalah desain pengendalian, bukan keberadaan jalur self declare itu sendiri. Penghapusan jalur ini akan bertentangan dengan tujuan kemudahan bagi UMK, sedangkan membiarkannya tanpa penguatan membuka risiko pelanggaran kepercayaan konsumen Muslim.

Solusi agar Pelaksanaan Berjalan Baik dan Efektif

Berdasarkan problematika di atas, penulis merumuskan strategi pada Tabel 4. Strategi ini merupakan hasil analisis penulis dan perlu diuji lebih lanjut melalui kajian lapangan.

Tabel 4. Matriks masalah, strategi, dan indikator keberhasilan

Pertama, reformasi ekosistem pendamping. BPJPH perlu menerbitkan registri terbuka pendamping aktif beserta kartu yang dapat diverifikasi publik (misalnya melalui kode QR), sehingga pelaku usaha dan aparat desa dapat membedakan pendamping resmi dari oknum. Insentif sebaiknya dikaitkan dengan mutu (berkas lolos verifikasi dan sidang fatwa, kepatuhan etik), bukan semata jumlah berkas. Penugasan perlu diredistribusi berdasarkan rasio dan kebutuhan wilayah, mengingat dugaan bahwa sebaran lebih bermasalah daripada jumlah. Pendamping yang terbukti melanggar harus dikenai sanksi sampai pencabutan.

Kedua, verifikasi dan pengawasan berbasis risiko. Tidak semua produk berisiko sama. Sistem dapat menandai kategori yang melibatkan fermentasi, bahan hewani, atau perisa kompleks untuk pemeriksaan tambahan atau pengalihan ke jalur reguler. Audit sampel pasca-sertifikasi, termasuk kunjungan acak dan pemeriksaan kesesuaian bahan dengan data di SIHALAL, akan menjadi lapis pengendali ketiga yang selama ini lemah. Integrasi data NIB dengan SIHALAL dapat menyaring ketidaksesuaian kelayakan (misalnya jumlah fasilitas produksi dan skala usaha) sebelum berkas sampai ke pendamping.

Ketiga, penguatan rantai pasok bahan halal. Pemerintah dan asosiasi perlu menyediakan daftar bahan halal yang mudah diakses, mendorong pembelian kolektif oleh klaster UMK agar harga bahan bersertifikat terjangkau, serta menjamin ketersediaan daging dari rumah potong yang bersertifikat. Ini selaras dengan kewajiban halal yang berlaku dari hulu hingga hilir.

Keempat, pendampingan kolektif dan kemitraan. Skala persoalan menuntut kerja sama lintas pihak. Pengalaman kemitraan BPJPH dengan perusahaan swasta dan sektor perbankan yang menargetkan fasilitasi 400 ribu pelaku usaha pada 2025 menunjukkan bahwa model ini dapat memperluas jangkauan (BPJPH, 2025b). Pemerintah daerah, dinas koperasi dan UKM, pesantren, perguruan tinggi (melalui LP3H), dan program tanggung jawab sosial perusahaan dapat mengorganisasi pendampingan per klaster atau sentra usaha agar satu pendamping melayani kelompok pelaku usaha secara efisien, disertai pelatihan pencatatan bahan dan prosedur sederhana jaminan produk halal.

Kelima, kepastian hukum yang membina. Ketentuan khusus bagi UMK yang sedang disusun hendaknya memuat masa pembinaan, tahapan sanksi yang menempatkan teguran dan pendampingan sebelum penarikan produk, serta informasi satu pintu melalui kanal resmi BPJPH. Pendekatan ini sejalan dengan pernyataan BPJPH bahwa penerapan mengedepankan pembinaan dan pengawasan (BPJPH, 2026b), sekaligus menghindari beban berlebihan pada pelaku usaha yang paling rentan. Kejelasan pembagian peran BPJPH, Komite Fatwa, dan lembaga lain juga perlu dipertegas untuk mengurangi tumpang tindih otoritas.

Keenam, pemantauan berbasis satu data resmi. Perbedaan angka antarsumber, misalnya jumlah pendamping, memperlihatkan perlunya dasbor data terbuka yang memuat jumlah permohonan, waktu proses, rasio pendamping aktif, tingkat penolakan, dan aduan. Data ini memungkinkan pemantauan dan evaluasi yang berbasis bukti serta memudahkan penelitian independen.

Kesimpulan dan Saran

Sertifikasi halal melalui self declare adalah mekanisme berbasis pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil yang diverifikasi oleh Pendamping PPH, ditetapkan kehalalannya melalui sidang fatwa, dan diterbitkan sertifikatnya oleh BPJPH. Landasannya adalah UU 33/2014 sebagaimana diubah dengan UU 6/2023, PP 39/2021, PP 42/2024, dan ketentuan teknis BPJPH. Mekanismenya berlangsung melalui SIHALAL dengan syarat kelayakan yang ketat dan fasilitasi gratis melalui program SEHATI.

Secara empiris, jalur ini berhasil memperluas akses (sekitar 96,5 persen sertifikat 2026), tetapi cakupan terhadap populasi UMK masih rendah, rasio pendamping tinggi, dan terdapat risiko integritas verifikasi, ketidaksesuaian kriteria, keterbatasan bahan baku halal, ketidakpastian masa transisi, serta dugaan praktik tidak sehat. Agar berjalan efektif, diperlukan penguatan ekosistem pendamping, verifikasi dan pengawasan berbasis risiko, penguatan rantai pasok bahan halal, pendampingan kolektif melalui kemitraan, kepastian hukum yang membina, dan pemantauan berbasis satu data resmi.

Saran praktis ditujukan kepada BPJPH (registri pendamping, audit sampel, dasbor data), pemerintah daerah dan lembaga mitra (pendampingan klaster, pembiayaan bahan), pendamping PPH (kepatuhan etik dan peningkatan kompetensi), serta pelaku UMK (pencatatan bahan dan pelaporan perubahan). Penelitian lanjutan disarankan menggunakan data primer, antara lain survei pelaku UMK, wawancara pendamping dan BPJPH, serta evaluasi hasil audit sampel pasca-sertifikasi, untuk menguji hipotesis tentang sebaran pendamping dan efektivitas strategi yang diusulkan. (IF)