Berita Pengadilan
Artikel Pengadilan
Pengumuman Pengadilan
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Tata Cara Permohonan Informasi
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat Dan Tata Cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Survey Pelayanan Elektronik
Scan QR Code dibawah ini
Periode 1 Januari 2024 sampai 31 Maret 2024
Indeks Persepsi Anti Korupsi
Indeks Kepuasan Masyarakat
98,70%
98,61%
Periode 1 April 2024 sampai 31 Juni 2024
Indeks Persepsi Anti Korupsi
Indeks Kepuasan Masyarakat
98,72%
98,62%
Periode 1 Juli 2024 sampai 30 September 2024
Indeks Persepsi Anti Korupsi
Indeks Kepuasan Masyarakat
0%
0%
Periode 1 Oktober 2024 sampai 31 Desember 2024
Indeks Persepsi Anti Korupsi
Indeks Kepuasan Masyarakat
0%
0%
Pimpinan
Daftar Mediator
Aplikasi Inovasi
Direktori Putusan
Aplikasi Pendukung
Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA
Info Grafis
Pengadilan Agama Wonsobo Kelas IA
