sop ct

Cetak

S.O.P.   CERAI TALAK

Perkara cerai talak adalah perkara perceraian dimana pihak yang mengajukan atau pihak yang menghendaki perceraian adalah pihak suami.

Persyaratan Umum :
Membayar panjar biaya perkara yang telah ditetapkan

Persyaratan khusus:
1). Surat permohonan Cerai, dibuat rangkap 5
2). Asli  Akta Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah. 
3). Satu lembar foto copy Akta Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah yang 
xxxdimateraikan Rp 6.000,- di Kantor Pos.
4). Foto copy KTP 1 lembar folio 1 muka (tidak boleh dipotong) yang
xxxdimateraikan Rp 6.000,- di Kantor Pos.
5). Surat Keterangan Lurah/Desa.
6). Surat Ijin Atasan/ Surat Keterangan Atasan (bagi PNS/TNI/POLRI).

Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon (Suami) atau Kuasanya :

1. a. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah (Pasal 118 xxxxxHIR, 142 R.Bg xjo Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989);
xxb. Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada xxPengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah tentang tata cara xxxxmembuat surat Permohonan (Pasal 119 HIR, 143 R.Bg jo.Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989);

xxc. Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab xxxxsurat permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Termohon.

2. Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah:
xx
a. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon x(Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989);
xx
b. Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka xxxxpermohonan harus diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah yang daerah hukumnya meliputi xxxxtempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989); 
xx
c. Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah xxxxsyar’iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989);
xx
d. Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan xxxxagama/mahkamah syar’iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada xxxxPengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 66 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989).


3. Permohonan tersebut memuat :
a. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman
Pemohon dan Termohon; 
b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum); 
c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).


4. Permohonan soal penguasan anak, nafkah anak, nafkah istri
dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan
permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan
(Pasal 66 ayat (5) UU No. 7 Tahun 1989).


5. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg.
Jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat
berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg). 

Proses Penyelesaian Perkara :
1. Pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak
ke pengadilan agama/mahkamah syar’iyah. 
2. Pemohon dan Termohon dipanggil oleh pengadilan
agama/mahkamah syar’iah untuk menghadiri persidangan. 
3. Tahapan persidangan : 
a. Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha
mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus
datang secara pribadi (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989); 
b. Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada 
kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi
(Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003); 
c. Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara
dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban,
jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan.
Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian)
Termohon dapat mengajukan gugatan rekonvensi
(gugat balik) (Pasal 132 a HIR, 158 R.Bg);

Putusan pengadilan agama/mahkamah syar’iyah atas permohonan cerai talak sebagai berikut :
a. Permohonan dikabulkan. Apabila Termohon tidak puas dapat
mengajukan banding melalui pengadilan agama
/mahkamah syar’iyah tersebut;
b. Permohonan ditolak. Pemohon dapat mengajukan banding
melalui pengadilan agama/mahkamah syar’iyah tersebut;
c. Permohonan tidak diterima. Pemohon dapat mengajukan
permohonan baru. 

Apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka :
a. Pengadilan agama/mahkamah syar’iah menentukan hari
sidang penyaksian ikrar talak;
b. Pengadilan agama/mahkamah syar’iah memanggil
Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan ikrar talak;
c. Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan
sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak
melaksanakan ikrar talak didepan sidang, 
maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut
dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan 
alasan hukum yang sama (Pasal 70 ayat (6) UU No. 7 Tahun 1989).

Setelah ikrar talak diucapkan panitera berkewajiban memberikan
Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan ikrar talak
(Pasal 84 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989);