PANJAR BIAYA PERKARA

Cetak

PANJAR BIAYA PERKARA

PENGADILAN AGAMA WONOSOBO NAIK

                                                                                  

            Sejak 18 Mei 2009, Panjar Biaya Perkara Pengadilan Agama Wonosobo naik Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari panjar biaya perkara sebelumnya (untuk jelasnya lihat di info perkara), kenaikan panjar biaya perkara didasarkan pada Undang-undang No. 3 Th. 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pasal 81A ayat (3) “untuk penyelesaian perkara perdata dan perkara tata usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), biaya kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara”.

 

            Sejak berlakunya Undang-undang No. 3 Th 2009 tersebut, maka praktis biaya penyelesaian perkara atau yang sering disebut ATK Perkara tidak  dibiayai oleh DIPA, akan tetapi ditanggung oleh para pihak yang berperkara, terhadap ATK perkara  yang sudah terlanjur dicairkan maka masih bisa ditolelir sepanjang bisa dipertanggungjawabkan, demikian sebagaimana dikutip dari penjelasan Sekretaris Mahkamah Agung ketika mengadakan pembinaan Panitera/.sekretaris 4 peradilan di Semarang beberapa waktu yang lalu.

 

            Untuk mengatasi kefakuman biaya ATK maka Ketua Pengadilan Agama Wonosobo menerbitkan SK Panjar Biaya perkara Nomor : W11-A8/910/Ku.04.3/V/2009 tanggal 15 Mei 2009 Tentang Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama Wonosobo Klas IA, mengenai kenaikan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) pada panjar biaya perkara, Drs. MISBAHUL MUNIR, S.H Panitera PA Wonosobo menjelaskan pada www.pawonosobo-ptasemarang.net bahwa angka Rp. 75.000,- berdasarkan hitungan detail dari kebutuhan ATK pada setiap perkara, yang meliputi antara lain, map berkas, buku register, buku induk keuangan perkara, kertas HVS, amplop dinas, Tinta printer buku kuitansi, box arsip dan lain-lain, yang semua itu sebelumnya ditanggung oleh DIPA, namun sekarang harus ditanggung oleh para pihak yang berperkara.

 

            Menyinggung soal teknis pemungutan biaya ATK perkara, Misbahul Munir menjelaskan bahwa, seperti pemungutan panjar yang lain, ditarik pada awal pembayaran panjar biaya perkara oleh kasir, bersamaan dengan PNBP, kemudian kasir  mencatat pengeluaran  uang ATK perkara pada buku jurnal, selanjutnya Panitera secara priodik mengambil kebutuhan uang kepaniteraan termasuk uang APP dari Bank BNI dan menyerahkannya  pada bendahara pengeluaran yang ditunjuk oleh Ketua sebagai pengelola biaya ATK perkara, kemudian Kasubag Umum yang membelanjakan uang tersebut sesuai kebutuhan ATK perkara setiap bulannya. (mm)