Cetak

PENGADILAN AGAMA WONOSOBO LAUNCHING POSBAKUM

Pada hari Selasa , 1 April 2014 Pengadilan Agama Wonosobo melaunching adanya MoU antara Pengadilan Agama Wonosobo dengan LKBH UNSIQ Wonosobo.

Pos Pelayanan Bantuan Hukum (disingkat Posbakum) ini diadakan berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2014 juga berdasarkan DIPA 2014 dimana tahun ini Pengadilan Agama Wonosobo mendapatkan Proyek Pelayanan Hukum untuk masyarakat khususnya untuk masyarakat kurang mampu, dengan nilai proyek dalam Pagu sebesar RP.115.200.000.00 (Seratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu pelaksanaan 1.152 jam layanan, terhitung mulai tanggal 1 April 2014 s/d 29 Desember 2014.

Adapun sebagai penyedia jasa pelayanan Posbakum ini adalah Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Science dan Ilmu Alqur’an (LKBH UNSIQ) Wonosobo.

Dalam acara launching ini dilakukan penanda tanganan MoU oleh Ketua Pengadilan Agama Wonosobo Bpk. Drs.MALIK IBRAHIM, SH,MH. selaku penyedia layanan dan JOKO PURNOMO, SH. Direktur LKBH UNSIQ Wonosobo. Selaku pelaksana proyek.

Hadir pada acara Launching Posbakum ini disamping Direktur LKBH UNSIQ, Joko Purnomo, SH di dampingi pula para staff LKBH, Ketua Pengadilan Agama Wonosobo didampingi perwakilan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo.

Diadakannya launching Posbakum ini dimaksudkan agar Posbakum dapat diketahui oleh masyarakat secara luas, dan jika mungkin dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat desa desa terpencil yang berada di seluruh wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosobo.

Dalam pelayanan Posbakum tersebut para pencari keadilan bisa mendapatkan pelayanan konsultasi dan pembuatan gugatan/Permohonan, jawaban, replik/duplik dll. secara gratis. Dan Posbakum ini merupakan pilot proyek dalam program (unggulan) Pengadilan Agama yakni “Justice for all” atau keadilan untuk semua.

Diharapkan dengan adanya MoU antara Pengadilan Agama Wonosobo dan UNSIQ Wonosobo ini dapat meningkatkan hubungan antar lembaga ke taraf yang lebih intens, sekaligus dapat melahirkan sebuah sinergitas dalam rangka meningkatkan pemberdayaan hukum bagi masyarakat khususnya masyarakat marginal, masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi.