You are here:
E-mail Cetak PDF

PROSEDUR PENGADUAN

PADA PENGADILAN AGAMA WONOSOBO

Mekanisme Pengaduan


Sebagai bagian dari proses benah diri Pengadilan Agama Wonosobo untuk mewujudkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pengadilan Agama Wonosobo berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat, terkait dengan pengaduan ketidakpuasan terhadap kinerja dan pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Wonosobo dan bertanggungjawab untuk melakukan proses terhadap dugaan pelanggaran terhadap peraturan / ketentuan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 3 berbunyi, tujuan undang - undang tentang pelayanan publik adalah :

a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik ;

b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas - asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;

c. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peratuan perundang - undangan; dan

d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaran pelayanan publik;

 Cara Penyamapaian Pengaduan

A. Secara Lisan

1. Melalui telepon (0286)3325236 , yakni pada saat jam kerja mulai pukul 07.00 s/d 16.00 WIB

2. Datang langsung ke kantor Pengadilan Agama Wonosobo.

B. Secara Tertulis

1. Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada pimpinan dalam hal ini Ketua Pengadilan Agama Wonosobo dengan cara diantar langsung, dikirim melalui faximile (0286)321054, atau melalui pos ke alamat kantor di Jl. Mayjen Bambang Sugeng Km.3 Wonosobo

2. Melalui e-mail : Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya Alamat surel ini dilindungi dari robot spam. Anda perlu mengaktifkan JavaScript untuk melihatnya atau website Pengadilan Agama Wonosobo dengan klik tautan ini :  Pengaduan Online

3. Pengaduan secara tertulis wajib dilengkapi fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan.

Penerimaan Pengaduan oleh Pengadilan Agama Wonosobo

1. Pengadilan Agama Wonosobo akan menerima setiap pengaduan yang diajukan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis.

2. Pengadilan Agama Wonosobo akan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan pada saat masyarakat mengajukan pengaduan.

3. Pengadilan Agama Wonosobo akan memberikan tanda terima, jika pengaduan diajukan secara tertulis.

4. Pengadilan Agama Wonosobo hanya akan menindaklanjuti pengaduan yang mencantumkan identitas pelapor.

Alur Penanganan Pengaduan


Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009

  1. Penerimaan di Meja Pengaduan yang dicatat oleh Panmud Hukum dalam Buku Agenda Pengaduan
  2. Diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosobo

2.1.   Diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang

2.1.1.      Penelaahan Awal oleh WKPTA Semarang

2.1.2.      Penelaahan oleh Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah

2.1.3.      Penyampaian Hasil Penelaahan kepada WKPTA Semarang

2.1.4.      Penyampaian Hasil Penelaahan kepada KPTA Semarang

2.1.5.     Penetuan layak atau tidaknya pengaduan ditindak lanjuti untuk KPTA Semarang

2.1.6.      Pembentukan Tim Pemeriksa (jika pengajuan dianggap layak)

2.1.7.      Pemeriksaan (konfirmasi, Klarifikasi Penelitian, Pemeriksaan,

              dan Investigasi) atas Terlapor

2.1.8.      Pembuatan LHP

2.1.9.      LHP diteruskan kepada KPTA lalu kembali ke poin 2.1.4

2.1.10.  LHP diteruskan kepada Kepala BAWAS MARI dalam waktu maks 15 hari setelah dari poin 2.1.4

2.1.11.  Diteruskan kepada Ketua Muda Pengawasan disertai pertimbangan, pendapat dan saran

2.1.12.  Diteruskan kepada Ketua Mahkamah Agung

2.1.13.  HUKUMAN DISIPLIN

2.2.   Diteruskan kepada Badan Pengawas MARI dalam hal kewenangan BAWAS

2.2.1.      Diteruskan kepada Irwil untuk dilakukan penelaahan oleh Hakim Tinggi Pengawas

2.2.2.      Penyampaian Hasil penelaahan dan Rekomendasi kepada BAWAS MARI

2.2.3.      Penyampaian Hasil Penelaahan & Rekomendasi kepada Ketua Muda Pengawasan MARI

2.2.4.      Penentuan layak/tidak pengaduan ditindak lanjti disampaikan kepada Kepala BAWAS MARI

2.2.5.      Pembentukan Tim Pemeriksa (jika pengajuan dianggap layak)

2.2.6.      Pemeriksaan (konfirmasi, Klarifikasi Penelitian, Pemeriksaan, Investigasi) atas Terlapor

2.2.7.      Pembuatan LHP

2.2.8.      Diteruskan kepada Kepala BAWAS MARI

2.2.9.      Diteruskan kepada Ketua Muda Pengawasan disertai pertimbangan, pendapat dan saran

2.2.10.  Diteruskan kepada Ketua Mahkamah Agung

2.2.11.  HUKUMAN DISIPLIN

Skema Alur Penanganan Pengaduan Masyarakat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 076/KMA/SK/VI/2009.

Keterangan:

Berdasarkan SK KMA Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tersebut Pengadilan Tingkat Banding sebagai voorpost Mahkamah Agung RI diberi kewenangan menangani sendiri pengaduan masyarakat yang masuk, kecuali dalam beberapa hal Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dapat mengambil alih apabila :

  1. Telapor telah pindah tugas ke pengadilan lain yang berada di wilayah hukum di pengadilan tingkat banding yang lain.
  2. Pengaduan bersifat pending atau menarik perhatian masyarakat.
  3. Penanganan pengaduan yang dilaksanakan di pengadilan tingkat banding berlarut - larut.

Pengadilan Tingkat Pertama diberikan kewenangan sebatas menerima pengaduan dan berkewajiban untuk meneruskan pengaduan tersebut kepada Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima.

Penanganan pengaduan saat ini mengakomodir pula hak-hak dari para pelapor seperti hak mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitas, mendapatkan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun, mendapatkan informasi mengenai tahapan, penanganan pengaduan yang disampaikannya serta pelapor berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sistem pengaduan masyarakat, Mahkamah Agung menerbitkan brosur tentang informasi layanan pengaduan masyarakat dan prosedur penyampaian laporan pengaduan yang disebarluaskan melalui Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding.