You are here:

Technology for Justice

E-mail Cetak PDF

“Technology for Justice”

(Implementasinya di Peradilan Agama)

Surabaya | Badilag.net.

Buku berjudul “Technology For Justice, How Information Technology Can Support Judicial Reform”, terbitan Leiden University Press akhir tahun 2009, menarik perhatian Dirjen Badilag, Wahyu Widiana. Buku, hadiah dari Haemiwan Z. Fathony, pakar IT bidang hukum, ini selama ini selalu menjadi santapannya sehari-hari.

Buku setebal 310 halaman ini merupakan disertasi doktor Dory Reiling, seorang hakim pada pengadilan tingkat pertama Amsterdam yang pernah menjabat sebagai IT Policy Officer untuk peradilan Belanda dan sebagai Pakar Senior dari World Bank Judicial Reform.

Dalam pengantar presentasinya pada pertemuan dengan sekitar 100 pimpinan, hakim dan operator IT dari PTA dan PA se Jawa Timur, tentang Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, di aula PTA Surabaya, kemarin (2/11) siang, Dirjen membacakan beberapa kalimat dari buku itu.

“Court users all over the world complain mainly about long delays, lack of access to justice and court corruption. ...there are claims that each of them can be resolved with information technology...”. Itulah di antara kalimat-kalimat yang dibaca Dirjen.

“Saya sangat setuju dengan tulisan itu. Pemanfaatan teknologi yang tepat dan menyeluruh dapat menghilangkan, atau setidak-tidaknya sangat mengurangi 3 (tiga) keluhan utama yang disampaikan oleh para pengguna pengadilan, yaitu (1) proses pengadilan yang terlalu lama, (2) keadilan atau pengadilan yang sulit diakses, dan (3) pengadilan yang korup”, kata Dirjen menegaskan.

Yang menarik lagi, keluhan itu sudah terjadi sejak dulu, sampai sekarang. Dory menulis pada halaman 17, “Over the centuries and all over the world, three major complaints have been heard that can still be heard today”.

Implementasi Pemanfaatan Teknologi di Lingkungan Peradilan Agama.

Menyadari manfaat yang besar dari penggunaan TI untuk kepentingan penyelenggaraan peradilan, 5 tahun terakhir ini, Ditjen Badilag dengan gencar melakukan upaya pembangunan TI dan pembudayaan penggunaannya di lingkungan peradilan agama.

“Kami betul-betul terinspirasi ketika saya dan rombongan pertama dari peradilan agama melakukan study khusus ke Family Court of Australia tahun 2006”, kata Dirjen kepada Badilag.net, usai pertemuan itu.

“Dengan tekad yang kuat -walaupun anggaran, sarana dan SDM terbatas-, kawan-kawan di Badilag bekerja keras melakukan pembangunan, pengembangan dan pembudayakan IT. Saya senang dan salut kepada kawan-kawan yang kompak dan bekerja tanpa pamrih”, kata Dirjen sambil menyebutkan beberapa nama seperti Asep Nursobah, Helmi, Endah, Hirpan, Cholil, Iwan, Ridwan, Wahyu Setiawan, Rosmadi, Hermansyah, Yakub, Nasich, Zeinuddin, Yusuf dan lainnya.

“Saya juga senang, kawan-kawan di daerah semuanya mendukung dan berlomba-lomba mengembangkan kreativitasnya di bidang IT untuk kepentingan pelayanan, walau dengan keterbatasan sumber daya”, tambah Dirjen. “Bahkan, banyak kawan-kawan yang telah menjadikan IT sebagai hobbi”, tambahnya lagi.

Rasa senang Dirjen juga nampak, sebab sebagai hasil dari kreativitas dan hobi itu kini sudah banyak jenis aplikasi yang dibangun dan dikembangkan, baik di lingkungan Badilag sendiri, maupun di lingkungan peradilan agama se Indonesia. Ada situsweb, SIMPEG, SIADPA, SIADPAWEB, SMS Gateway, NIR, Info Touchscreen, Info Jadwal Sidang pada TV Plasma, Baarcode System, Qeuee System, dan lain-lain.

Three Major Complaints dan IT di Peradilan Agama.

Mestinya, jika aplikasi-aplikasi itu sudah diimplementasikan dengan baik di seluruh PTA dan PA, tiga keluhan utama para pengguna pengadilan seperti dikemukakan Dory, akan hilang atau berkurang secara signifikan.

Keluhan pertama, proses peradilan yang dianggap terlalu lama (delays), dapat diatasi dengan penggunaan SIADPA. SIADPA yang tidak lain adalah ‘case management’ atau pola bindalmin yang diotomatisasi, dapat mempercepat proses penanganan perkara sejak pendaftaran, sampai putusan dan pelaporan.

Sedangkan keluhan kedua, ‘lack of access to justice’ bisa dirubah menjadi ‘easy to access’, dengan memanfaatkan situsweb dan touchscreen information. Alamat dan profil pengadilan, biaya perkara, prosedur berperkara, hak-hak yang berperkara, jadwal sidang, panggilan ghaib, statistik dan data lainnya sangat mudah untuk dilihat pada situsweb atau pada touchscreen. Dari rumah masing-masing, masyarakat bisa melakukan akses langsung melalui internet.

Keluhan ketiga, ‘court corruption’, dapat dikurangi dengan transparansi yang tinggi, baik mengenai biaya perkara, proses berperkara, publikasi putusan yang segera setelah dibacakan, jadwal sidang, dan SOP-SOP yang jelas. Semuanya ini dapat disajikan secara terbuka pada situsweb. Transparansi yang tinggi dapat menghalangi adanya korupsi. Namun tetap, kuncinya adalah integritas dari para hakim dan seluruh aparat pengadilan.

“Larangan bertemu atau berkomunikasi antara pencari keadilan dengan para hakim atau aparat lainnya yang tidak berwenang, dapat mengurangi kesempatan yang dapat mengarah kepada adanya tindakan korupsi”, tegas Dirjen.

“Agar larangan tersebut tidak mengurangi hak para pencari keadilan dalam mendapatkan informasi, pengadilan dapat memanfaatkan aplikasi pengaduan pada situswebnya, atau membuka hotline pengaduan melalui tilpon, sms atau tatap muka dengan petugas yang sudah disiapkan untuk itu”, tambahnya lagi.

“Pokoknya, dengan mengembangkan aplikasi-aplikasi berbasis teknologi secara baik, saya yakin, pelayanan publik akan menjadi lebih baik. Ini akan sangat mengurangi keluhan-keluhan para pencari keadilan”, ujar Dirjen penuh keyakinan.

Yang Kini Perlu Dilakukan.

Jenis-jenis teknologi yang kini sudah berkembang di lingkungan peradilan agama dinilai Dirjen sudah lebih dari cukup untuk menuju pelayanan publik yang lebih baik.

“Yang perlu dilakukan, kini, adalah mengerahkan segala daya yang ada untuk mengefektifkan penggunaan IT tersebut seoptimal mungkin. Caranya antara lain dengan melakukan pelatihan secara formal dan DDTK terus menerus, melengkapi sarana yang kurang, melengkapi dan meng’update’ data pada situsweb secara rutin, mengupayakan pemanfaatan SIADPA sebaik mungkin, dan lain-lain”, kata Dirjen.

“Yang paling penting lagi adalah perhatian pimpinan dalam melakukan peningkatan pembudayaan penggunaan IT. Saya mengharapkan agar para pimpinan dan para hakim PA/PTA memberikan perhatian yang besar terhadap pemanfaatan IT ini”, pinta Dirjen.

Oleh karena itu, Dirjen sangat mengapresiasi kebulatan tekad PTA Surabaya, yang dibacakan setelah pertemuan kemarin itu, untuk meningkatkan pemanfaatan IT dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi. Semua hakim tingginya dituntut untuk meningkatkan keterampilan dalam bidang IT dan memonitor pemanfaatan IT di seluruh PA yang ada di wilayahnya, sesuai dengan pembagian tugas Hatiwasda.

Memang sudah banyak dirasakan, betapa besar manfaat teknologi untuk penyelenggaraan peradilan. “Namun, cara-cara konvensional yang sederhana praktis, mudah, murah dan efektif janganlah ditinggalkan. Dan, di atas segala-galanya adalah niat yang tulus, perhatian yang konsisten dan integritas yang tinggi dari para pimpinan pengadilan dan seluruh aparatnya”, kata Dirjen mengakhiri dialognya dengan Badilag.net. (Adli Minfadli Robby).

LAST_UPDATED2

Pemanfaatan IT

E-mail Cetak PDF

Dalam Pemanfaatan IT:  SDM, Faktor Utama;
Perhatian Pimpinan, Paling Utama

Semarang | badilag.net

 “Saya setuju dengan Pak Saiful Karim, KPA Temanggung, bahwa dalam pengembangan IT, ketersediaan SDM yang mahir merupakan faktor utama. Tapi jangan lupa, bahwa perhatian pimpinan pengadilan merupakan faktor yang lebih utama, bahkan sangat menentukan”.

Dirjen Badilag, Wahyu Widiana, mengemukakan hal itu di depan KPTA, Hakim Tinggi dan para KPA dari hampir se Jawa Tengah, dalam acara Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Semarang, kemarin (25/10) petang.

Dalam kesempatan mengkordinasikan pelaksanaan seleksi ujian Cakim dan CPNS di PT dan PTA Semarang bersama Kepala Bawas, Dirjen menyempatkan hadir dalam pertemuan tersebut untuk mendiskusikan pelaksanaan RB, mengevaluasi dan menyusun tindak lanjutnya.

“Memang, Pak Dirjen ini pintar ‘menyelam sambil minum air’, bahkan sambil mandi, bukan hanya minum air saja”, kata KPTA Semarang, Drs. H. Chatib Rasyid, SH, MH, dalam kata pengantar pertemuan itu.

“Pokoknya, kami dan kawan-kawan di DJ Badilag selalu memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan dan mendiskusikan dengan kawan-kawan di daerah   mengenai program dan kebijakan pimpinan MA yang sedang digalakkan, seperti hasil Rakernas, pelaksanaan RB, peningkatan pelayanan publik, program ‘justice for all’, dan lain-lainnya”, timbal Dirjen.

 

 Keterbatasan SDM dan Perhatian Pimpinan.

Sebagaimana di wilayah lain, di wilayah PTA Semarangpun yang menjadi kendala adalah keterbatasan SDM, terutama yang mahir komputer. Dirjen juga mengakui besarnya kendala SDM itu.

Untuk merealisasikan Quick Wins yang lima, yaitu (1) Publikasi Putusan, (2) Pemanfaatan IT, (3) Pelaksanaan PNBP, (4) Pelatihan dan Penerapan Pedoman Perilaku Hakim, dan (5) Analisa Kinerja, ditambah peningkatan Pelayanan Publik, faktor pemanfaatan teknologi komputer memang sangat dominan.

Kalau Quick Wins dan Peningkatan Pelayanan Publik sudah tercapai dengan baik maka berarti pelaksanaan RB di lingkungan MA dan pengadilan dianggap sudah berhasil. Tinggal meningkat kepada proses berikutnya yang sebetulnya tahun ini sudah dimulai, yaitu RB2.

RB jilid 2 ini disusun dalam suatu Grand Design RB untuk kurun waktu 2010 sampai 2025, dengan tujuan pada 2025 sudah terwujud tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara.

“Untuk mencapai ini, tidak mudah memang”, kata Dirjen sambil mengemukakan bahwa yang diperlukan sekarang, selain menjaga integritas dan meningkatkan kemampuan tehnis, juga meningkatkan pembudayaan pemanfaatan teknologi informasi.

Dirjen sangat prihatin dengan terbatasnya jumlah tenaga administrasi di PA-PA. “Saya mengapresiasi kawan-kawan di Jawa Tengah, yang perkaranya sangat banyak dan tenaga administrasinya sedikit, tapi masih mampu menangani hal-hal yang berhubungan dengan IT, seperti situsweb dan selainnya”, imbuh Dirjen.

Dirjen mengharapkan agar para pimpinan PTA dan PA menaruh perhatian terhadap pemanfaatan IT ini. “Justru dengan menggunakan teknologi yang baik, pekerjaan yang banyak dan berat akan dapat diseleseikan dengan baik, walaupun dilakukan oleh jumlah tenaga yang terbatas”, tambahnya.

“Saya mengharapkan, IT tidak dijadikan beban dan asesori. Manfaatkan IT itu untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok. Kini, di bidang apapun, tidak ada yang tidak bisa didukung oleh pemanfaatan IT”, tegasnya.

Dirjen juga menambahkan bahwa Pimpinan adalah kunci keberhasilan. “Katakanlah kurang tenaga yang mahir, maka dengan inisiatif dan dukungan pimpinan, PA dapat mengadakan DDTK, atau pelatihan khusus atau kordinasi dengan PA-PA se wilayah, atau minta bantuan ke PTA bahkan ke Badilag. Insya Allah Badilag akan sangat memperhatikan”, kata Dirjen penuh semangat.

Tindak Lanjut Pertemuan.

KPTA Semarang, Chatib Rasyid, di akhir acara, minta kepada seluruh PA di wilayahnya agar menindak lanjuti hasil pertemuan ini, antara lain meningkatkan pelayanan dan melengkapi fitur-fitur situsweb dan meng”update”nya secara rutin.

UU 14/2008, UU 25/2009, SK KMA 144/2007 dan Hasil Survey Pusat Studi Hukum & Kebijakan (PSHK) serta asesment National Legal Reform Program (NLRP) adalah di antara acuan dalam melakukan tindak lanjut hasil pertemuan itu.

Ketua PTA sendiri telah mengirimkan edaran ke seluruh PA se Jateng tg 22/10 berkaitan dengan tindak lanjut hasil survey PSHK dan NLRP, mengacu kepada edaran Dirjen tanggal 24/9.

“Yang paling penting setelah pertemuan ini adalah tindak lanjut”, tegas KPTA sangat antusias.  Monitoring dari edaran dan hasil pertemuan ini  juga dibahas dan menjadi hal yang sangat penting juga.

Pantas kalau KPTA Semarang bersemangat untuk meningkatkan pelayanan dan pemanfaatan IT sebab yang dulu PTA Jateng ini dikenal sebagai pelopor kemajuan pemanfaatan IT, sekarang ‘gaung’ itu agak melempem. Apalagi hasil asesmen yang dilakukan NLRP tidak menggembirakan PA-PA Jawa tengah.

Hasil Asesment NLRP.

NLRP adalah  program untuk memajukan lembaga-lembaga hukum dan masyarakat sipil di Indonesia yang didanai dengan hibah dari Pemerintah Belanda melalui Dana Moneter Internasional (IMF). NLRP yang ditangani tenaga-tenaga profesional ini tahun lalu pernah melakukan penilaian terhadap situsweb di lingkungan peradilan agama se Indonesia.

Substansi penilaian didasarkan kepada UU 18/2008 dan SK KMA 144/2007. Ada 16 hal yang dinilai, yaitu (1) profil pengadilan, (2) hakim, (3) PP, (4) pegawai lainnya dan (5) alamat. Lalu tentang (6) data putusan, (7) statistik perkara, (8) prosedur berperkara, dan (9) jadwal sidang.

Selain itu, dinilai pula (10) prosedur pengaduan, (11) statistik pengaduan dan (12) data hukuman. Mengenai keuangan, dinilai (13) biaya perkara, (14) Jumlah anggaran (DIPA),  dan (15) laporan pelaksanaan DIPA. Lalu lain-lain, seperti (16) bahasa asing.

Angka yang diberikan untuk tiap hal yang dinilai adalah 2 (dua) jika informasi itu lengkap, 1 (satu) jika informasi itu cukup, dan 0 (nol) jika informasi itu sangat kurang atau tidak ada. Situs yang sama sekali tidak dapat diakses juga diberi nilai 0 (nol)

Dengan demikian, nilai tertinggi dari suatu situsweb adalah 32 (yaitu 16 X 2), sedangkan nilai terendah adalah Nol.

NLRP memberi kategori HIGH RANK bagi situsweb yang mempunyai nilai 20 ke atas, dan LOW RANK bagi yang memperoleh nilai antara 0 sampai 10. Pada saat dilakukan penilaian, 335 dari 343 PA  sudah mempunyai situsweb.

Secara nasional, hanya ada 42 situs yang termasuk HIGH RANK, itupun nilai paling tinggi hanya 24. Yang memperoleh nilai tertinggi  adalah situs dari PA-PA  Bengkulu, Lamongan, Kuala Tungkal dan Palembang. Yang masuk LOW RANK ada 156 situs. Sementara yang mendapat nilai Nol ada 35. Yang tidak termasuk HIGH RANK dan LOW RANK ada 137, yaitu yang mempunyai nilai antara 11-19 (Middle Rank, red).

PA-PA di Jawa Tengah tidak ada yang masuk HIGH RANK, sementara yang masuk LOW RANK  ada 17 PA.  Sisanya, 21 PA, masuk kelompok tengah.

Ini memang ironis, sebab selama ini PA-PA di Jawa Tengah sangat terkenal dengan kemajuan pemanfaatan ITnya, seperti Cilacap, Kendal dan lainnya. Mungkin apa yang dilakukan selama ini tidak persis seperti apa yang dituntut oleh KMA 144/2007.

Manfaat Hasil Asesment.

“Terlepas dari metodologi penilaian yang dipakai oleh NLRP, saya mengapresiasi asesmen ini”, jelas Dirjen. “Walaupun banyak kawan-kawan yang situsnya dinilai Nol mempertanyakan cara penilaiannya, saya tetap merasa bahwa asesmen ini sangat bermanfaat. Jadikan hasil penilaian ini sebagai pemberi motivasi kepada kita”, pinta Dirjen kepada seluruh pesera pertemuan.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih langsung kepada DR. Sebastiaan Pompe (Program Manager), Binziad Kadafi (Field Manager) dan kawan-kawan lainnya di NLRP, sekaligus ingin mendiskusikan follow up dari asesmen ini”, kata Dirjen. “Baiknya asesmen seperti ini dilakukan lagi untuk mengechek kemajuannya”, tambahnya lagi.

Terlepas dari itu, nampak para peserta pertemuan di Semarang ini sepakat untuk mengupayakan tindak lanjutnya sebagaimana diharapkan oleh KPTA. Dengan demikian, pelayanan kepada publik  akan lebih dapat meningkat lagi. (Adli Minfadli Robby).

Tausiyah

E-mail Cetak PDF

Kegiatan Ramadhan 1431 H

di Pengadilan Agama Wonosobo

       Bulan Ramadhan, bulan yang dilimpahi keberkahan yang berlipat ganda oleh Allah SWT, dimana pada bulan tersebut, seluruh orang mukmin menjalankan ibadah puasa, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur`an  Surah Al-baqarah : 183  yang artinya. ”Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa” (QS. Al-Baqarah : 183). Mengambil moment ini, maka seluruh pegawai pengadilan agama wonosobo mengadakan kultum setiap hari sehabis shalat dzuhur, yang pembicaranya terdiri atas para hakim di Pengadilan Agama Wonosobo.

       Bertempat di ruangan sidang utama, pada hari pertama Ramadhan, bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Wonosobo, Drs. H. Syahidi,SH, MSI. berkesempatan memberikan tausiyahnya selepas sholat dzuhur dan dihadiri oleh seluruh Pegawai Pengadilan Agama Wonosobo. dalam tausiyahnya Bapak Syahidi menyampaikan Hikmah puasa Ramadhan, diantaranya dengan puasa Ramadhan untuk menanamkan sikap disiplin, disiplin dalam hidup berkeluarga, berkarya sebagai pegawai, dan disiplin dalam hidup bermasyarakat. Hikmah yang lain tentang pengendalian diri, terutama pengendalian diri terhadap hal-hal yang membatalkan puasa, kemudian di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kultum hari-hari berikutnya sesuai jadwal.

LAST_UPDATED2

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL