You are here:

PELANTIKAN

E-mail Cetak PDF

PELANTIKAN

KASUBAG KEUANGAN DAN JURUSITA PENGGANTI

PENGADILAN AGAMA WONOSOBO

 Rabu tanggal 08 Desember 2010 bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1432 H Pengadilan Agama Wonosobo melaksanakan Pengambilan sumpah dan Pelantikan Kasubag Keuangan serta Jurusita Pengganti .Pegawai tersebut  Sdri Ernawati sebagai Kasubag Keuangan   dan  Sdr Komar sebagai Jurusita Pengganti.Pengambilan sumpah dan pelantikan dilaksanakan di ruang sidang utama Pengadilan Agama Wonosobo.Pejabat yang mengambil sumpah sekaligus melantik adalak Ketua Pengadilan Agama Wonosobo Bapak Drs.H.ZAENAL HAKIM, S.H.

Dalam kesempatan tersebut Drs.H.ZAENAL HAKIM, S.H.memberikan pengarahan dan pembinaan kepada seluruh Pegawai.Dalam awal sambutannya menekankan bahwa dengan diambilnya sumpah hendaknya pegawai yang disumpah lebih meningkatkan etos dan kualitas kerjanya, sehingga Pengadilan Agama Wonosobo semakin meningkat dan mampu memberikan kepuasan terhadap para pihak berperkara.

Dalam kesempatan pembinaan tersebut Drs.H.ZAENAL HAKIM, S.H. menyampaikan beberapa hasil Rakerda yang dilaksanakan di Semarang antara lain mengenai Penyampaian Blue print Mahkamah Agung RI atau yang dikenal dengan cetak biru Mahkamah Agung RI. Dalam blue print tersebut ada poin poin yang sangat penting dan diperhatikan yaitu tentang reformasi birokrasi., dimana peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada pada jajaran peradilan dan juga tentang penegakan disiplin pegawai negri sipil.

Kemudian juga menekankan tentang kode etik hakim,dimana jikalau kita berdasar pada pedoman Prilaku Hakim insya ALLOH kita akan selamat Bahwa sebenarnya Pedoman Prilaku Hakim sebenarnya bukan dikhususkan para Hakim saja, akan tetapi semua jajaran pegawai Pengadilan Agama berpedoman kepada kode etik tersebut.

Selanjutnya Ketua menginginkan peran serta semua Pegawai Pengadilan Agama Wonosobo, untuk memberikan kontribusi atau masukan demi peningkatan kualitas kerja dan peningkatan pelayanan di Pengadilan Agama.Dan akhir sambutannya mengucapkan selamat kepada kedua pejabat yang dilantik semoga dapat melaksanan tugas sebaik baiknya.

 

 

 

 

 

LAST_UPDATED2

Rapat Koodinasi

E-mail Cetak PDF

RAPAT KOORDINATOR PENGADILAN AGAMA

SEWILAYAH BANYUMAS DAN KEDU

Banyumas | pa-banyumas.go.id (11/11)

Untuk upaya peningkatan kemampuan Hakim, Panitera terhadap penguasaan hukum formil dan hukum materiil serta meningkatkan professionalisme dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan, telah diselenggarakan Rapat Koodinasi dan Bedah Berkas Perkara yang diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim dan Panitera   sewilayah Kodinator Banyumas dan Kedu, yang bertempat di ruang pertenuan Pengadilan Agama Banyumas

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang  Drs.H.Chatib Rasyid,SH.MH, menyampaikan pembinaan dan pengarahan  dalam acara Bedah Berkas Perkara

Dalam sambutannya Ketua Pengadilan Agama Banyumas Drs. Waluyo, SH, menyampaikan ucapan selamat datang kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan seluruh peserta, dengan diselanggarakannya kegiatan ini semoga menjadi pemacu semangat kerja dan merefrees  pengetahuan  Hakim dan Panitera dalam melaksankan tugas sehari-hari;

 Pada kesempatan ini hadir Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, yang telah memberikan sambutan sekaligus pengarahan kepada seluruh peserta rapat kordinasi dan bedah berkas  mengungkapkan “ bahwa dalam melaksankan tugas masih bersifat sami’na wa ‘asoina (didengarkan tetapi implementasinya di lapangan berbeda).

Para Peserta Rapat Kordinasi dan Bedah Berkas Perkara Pengadilan Agama sewilayah kordinator Banyumas dan Kedu

Untuk itu Hakim dan Panitera dalam melaksanakan tugasnya  harus selalu memperhatikan kerangka aturan yang berlaku karena kesemuanya telah diatur dalam tata aturan dan petunjuk yang baku;

Acara  rapat kordinasi dan bedah berkas ini berlangsung secara saksama dengan diikuti oleh 47 peserta  dengan penyaji materi Drs. Akhmad Topurudin, MH. ( Hakim Pengadilan Agama Banyumas) dengan dipandu Moderator Drs. H. Kasyful Anwar, SH, MH. ( Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara) dengan sistim dialog dimulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.10 WIB. ( nalendra)

 

 

 

LAST_UPDATED2

Technology for Justice

E-mail Cetak PDF

“Technology for Justice”

(Implementasinya di Peradilan Agama)

Surabaya | Badilag.net.

Buku berjudul “Technology For Justice, How Information Technology Can Support Judicial Reform”, terbitan Leiden University Press akhir tahun 2009, menarik perhatian Dirjen Badilag, Wahyu Widiana. Buku, hadiah dari Haemiwan Z. Fathony, pakar IT bidang hukum, ini selama ini selalu menjadi santapannya sehari-hari.

Buku setebal 310 halaman ini merupakan disertasi doktor Dory Reiling, seorang hakim pada pengadilan tingkat pertama Amsterdam yang pernah menjabat sebagai IT Policy Officer untuk peradilan Belanda dan sebagai Pakar Senior dari World Bank Judicial Reform.

Dalam pengantar presentasinya pada pertemuan dengan sekitar 100 pimpinan, hakim dan operator IT dari PTA dan PA se Jawa Timur, tentang Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, di aula PTA Surabaya, kemarin (2/11) siang, Dirjen membacakan beberapa kalimat dari buku itu.

“Court users all over the world complain mainly about long delays, lack of access to justice and court corruption. ...there are claims that each of them can be resolved with information technology...”. Itulah di antara kalimat-kalimat yang dibaca Dirjen.

“Saya sangat setuju dengan tulisan itu. Pemanfaatan teknologi yang tepat dan menyeluruh dapat menghilangkan, atau setidak-tidaknya sangat mengurangi 3 (tiga) keluhan utama yang disampaikan oleh para pengguna pengadilan, yaitu (1) proses pengadilan yang terlalu lama, (2) keadilan atau pengadilan yang sulit diakses, dan (3) pengadilan yang korup”, kata Dirjen menegaskan.

Yang menarik lagi, keluhan itu sudah terjadi sejak dulu, sampai sekarang. Dory menulis pada halaman 17, “Over the centuries and all over the world, three major complaints have been heard that can still be heard today”.

Implementasi Pemanfaatan Teknologi di Lingkungan Peradilan Agama.

Menyadari manfaat yang besar dari penggunaan TI untuk kepentingan penyelenggaraan peradilan, 5 tahun terakhir ini, Ditjen Badilag dengan gencar melakukan upaya pembangunan TI dan pembudayaan penggunaannya di lingkungan peradilan agama.

“Kami betul-betul terinspirasi ketika saya dan rombongan pertama dari peradilan agama melakukan study khusus ke Family Court of Australia tahun 2006”, kata Dirjen kepada Badilag.net, usai pertemuan itu.

“Dengan tekad yang kuat -walaupun anggaran, sarana dan SDM terbatas-, kawan-kawan di Badilag bekerja keras melakukan pembangunan, pengembangan dan pembudayakan IT. Saya senang dan salut kepada kawan-kawan yang kompak dan bekerja tanpa pamrih”, kata Dirjen sambil menyebutkan beberapa nama seperti Asep Nursobah, Helmi, Endah, Hirpan, Cholil, Iwan, Ridwan, Wahyu Setiawan, Rosmadi, Hermansyah, Yakub, Nasich, Zeinuddin, Yusuf dan lainnya.

“Saya juga senang, kawan-kawan di daerah semuanya mendukung dan berlomba-lomba mengembangkan kreativitasnya di bidang IT untuk kepentingan pelayanan, walau dengan keterbatasan sumber daya”, tambah Dirjen. “Bahkan, banyak kawan-kawan yang telah menjadikan IT sebagai hobbi”, tambahnya lagi.

Rasa senang Dirjen juga nampak, sebab sebagai hasil dari kreativitas dan hobi itu kini sudah banyak jenis aplikasi yang dibangun dan dikembangkan, baik di lingkungan Badilag sendiri, maupun di lingkungan peradilan agama se Indonesia. Ada situsweb, SIMPEG, SIADPA, SIADPAWEB, SMS Gateway, NIR, Info Touchscreen, Info Jadwal Sidang pada TV Plasma, Baarcode System, Qeuee System, dan lain-lain.

Three Major Complaints dan IT di Peradilan Agama.

Mestinya, jika aplikasi-aplikasi itu sudah diimplementasikan dengan baik di seluruh PTA dan PA, tiga keluhan utama para pengguna pengadilan seperti dikemukakan Dory, akan hilang atau berkurang secara signifikan.

Keluhan pertama, proses peradilan yang dianggap terlalu lama (delays), dapat diatasi dengan penggunaan SIADPA. SIADPA yang tidak lain adalah ‘case management’ atau pola bindalmin yang diotomatisasi, dapat mempercepat proses penanganan perkara sejak pendaftaran, sampai putusan dan pelaporan.

Sedangkan keluhan kedua, ‘lack of access to justice’ bisa dirubah menjadi ‘easy to access’, dengan memanfaatkan situsweb dan touchscreen information. Alamat dan profil pengadilan, biaya perkara, prosedur berperkara, hak-hak yang berperkara, jadwal sidang, panggilan ghaib, statistik dan data lainnya sangat mudah untuk dilihat pada situsweb atau pada touchscreen. Dari rumah masing-masing, masyarakat bisa melakukan akses langsung melalui internet.

Keluhan ketiga, ‘court corruption’, dapat dikurangi dengan transparansi yang tinggi, baik mengenai biaya perkara, proses berperkara, publikasi putusan yang segera setelah dibacakan, jadwal sidang, dan SOP-SOP yang jelas. Semuanya ini dapat disajikan secara terbuka pada situsweb. Transparansi yang tinggi dapat menghalangi adanya korupsi. Namun tetap, kuncinya adalah integritas dari para hakim dan seluruh aparat pengadilan.

“Larangan bertemu atau berkomunikasi antara pencari keadilan dengan para hakim atau aparat lainnya yang tidak berwenang, dapat mengurangi kesempatan yang dapat mengarah kepada adanya tindakan korupsi”, tegas Dirjen.

“Agar larangan tersebut tidak mengurangi hak para pencari keadilan dalam mendapatkan informasi, pengadilan dapat memanfaatkan aplikasi pengaduan pada situswebnya, atau membuka hotline pengaduan melalui tilpon, sms atau tatap muka dengan petugas yang sudah disiapkan untuk itu”, tambahnya lagi.

“Pokoknya, dengan mengembangkan aplikasi-aplikasi berbasis teknologi secara baik, saya yakin, pelayanan publik akan menjadi lebih baik. Ini akan sangat mengurangi keluhan-keluhan para pencari keadilan”, ujar Dirjen penuh keyakinan.

Yang Kini Perlu Dilakukan.

Jenis-jenis teknologi yang kini sudah berkembang di lingkungan peradilan agama dinilai Dirjen sudah lebih dari cukup untuk menuju pelayanan publik yang lebih baik.

“Yang perlu dilakukan, kini, adalah mengerahkan segala daya yang ada untuk mengefektifkan penggunaan IT tersebut seoptimal mungkin. Caranya antara lain dengan melakukan pelatihan secara formal dan DDTK terus menerus, melengkapi sarana yang kurang, melengkapi dan meng’update’ data pada situsweb secara rutin, mengupayakan pemanfaatan SIADPA sebaik mungkin, dan lain-lain”, kata Dirjen.

“Yang paling penting lagi adalah perhatian pimpinan dalam melakukan peningkatan pembudayaan penggunaan IT. Saya mengharapkan agar para pimpinan dan para hakim PA/PTA memberikan perhatian yang besar terhadap pemanfaatan IT ini”, pinta Dirjen.

Oleh karena itu, Dirjen sangat mengapresiasi kebulatan tekad PTA Surabaya, yang dibacakan setelah pertemuan kemarin itu, untuk meningkatkan pemanfaatan IT dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi. Semua hakim tingginya dituntut untuk meningkatkan keterampilan dalam bidang IT dan memonitor pemanfaatan IT di seluruh PA yang ada di wilayahnya, sesuai dengan pembagian tugas Hatiwasda.

Memang sudah banyak dirasakan, betapa besar manfaat teknologi untuk penyelenggaraan peradilan. “Namun, cara-cara konvensional yang sederhana praktis, mudah, murah dan efektif janganlah ditinggalkan. Dan, di atas segala-galanya adalah niat yang tulus, perhatian yang konsisten dan integritas yang tinggi dari para pimpinan pengadilan dan seluruh aparatnya”, kata Dirjen mengakhiri dialognya dengan Badilag.net. (Adli Minfadli Robby).

LAST_UPDATED2

Artikel Lain...

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL