Pengumuman 
 Rapor Kinerja Penanganan Perkara Berdasarkan SIPP Tanggal 30 November 2018  Detail

 

Jakarta—Humas: Sebagai tindak lanjut dari keluarnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 117/KMA/SK/VI/2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Bagi Mediator Non Hakim, Mahkamah Agung akan menyelenggarakan Pelatihan untuk Pelatih (Training of Trainers) mediasi. Kegiatan ToT akan dilaksanakan Senin-Kamis, 12-15/11/2018 di Jakarta.

          Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas, DR. Abdullah, S.H., MS. yang bertindak selaku penanggung jawab kegiatan, kegiatan ToT ini merupakan hasil evaluasi setelah hampir 6 (enam) bulan Keputusan KMA tersebut diberlakukan. “Selama ini mayoritas kendala yang dihadapi oleh lembaga sertifikasi yang mengajukan akreditasi adalah adanya keterbatasan pelatih yang telah memiliki sertifikat pelatihan untuk pelatih,” ujar Abdullah menjelaskan.

          Dengan dilaksanakannya pelatihan untuk pelatih ini, lanjut Abdullah, lembaga penyelenggara sertifikasi mediator diharapkan memiliki tenaga-tenaga pelatih yang memiliki kompetensi yang terstandardisasi, sehingga keluaran dan hasil pelatihannya memiliki mutu yang tinggi. Dan pengadilan berkepentingan terhadap keluaran dan hasil yang bermutu tersebut.

          Menurut Abdullah, dengan memiliki mediator yang bermutu, maka masukan (input) mediator non-hakim ke pengadilan akan lebih baik, sehingga hasil mediasinya secara otomatis akan menjadi lebih meningkat. “Dengan masukan yang baik, diyakini proses mediasinya akan lebih baik, sehingga keluarannya dipastikan juga akan lebih baik,” tegas Abdullah lebih lanjut.

          Selain itu, lanjut Abdullah, jika pun mediator-mediator yang tersertifikasi oleh lembaga penyelenggara sertifikasi mediator tidak menjadi mediator di pengadilan dan lebih memilih untuk menjadi mediator diluar pengadilan, hasil-hasil mediasi mereka tetap berkontribusi bagi pengadilan dengan mengurangi laju perkara ke pengadilan. “Meskipun hal ini masih belum terbukti demikian, tetapi bukan tidak mungkin hal tersebut terjadi manakala mediasi sudah melembaga dalam kehidupan sosial masyarakat,” ujar Abdullah optimis.

 Menggandeng LAN dan Berfokus pada Pengembangan Metodologi Pembelajaran

           Untuk mencapai maksud sebagaimana disebutkan diatas, Abdullah menyebutkan bahwa dalam kegiatan ToT ini dirinya akan menggandeng Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai mitra pelatih. Selain itu, kegiatan ini akan menfokuskan pada pengembangan metodologi pembelajaran sebagai muatan pelatihan.

          “Oleh karena yang akan kita persiapkan adalah tenaga-tenaga pelatih, maka pengembangan metodologi pembelajaran harus menjadi tekanan utama,” papar Abdullah yang juga lama berkarir di Pusdiklat Mahkamah Agung tersebut.

          Abdullah kemudian merinci materi-materi metodologi pembelajaran yang dimaksud. “Nantinya para peserta akan dibekali dengan pembelajaran akselerasi (accelerated learning), pembelajaran berbasis manusia (human based learning), pembelajaran orang dewasa (andragogi), penggunaan metode pembelajaran yang efektif, pemanfaatan media pembelajaran dan manajemen kelas,” ujar Abdullah merinci.

 Peserta Berasal dari 19 Lembaga Sertifikasi Mediator

          Eksistensi pelatihan untuk pelatih sebagai bagian dari akreditasi lembaga sertifikasi mediator tercermin dari pemilihan peserta pelatihan. “Pelatihan ini memang secara khusus ditujukan kepada lembaga-lembaga sertifikasi mediator yang telah terakreditasi maupun yang sedang berproses mengajukan permohonan akreditasi,” ungkap Abdullah.

          Lembaga-lembaga yang dimaksud Abdullah adalah, sebagai berikut:

  1. Indonesian Institute for Conflict Transformation (IICT);
  2. Asosiasi Mediator Indonesia (Amindo);
  3. Pusat Mediasi Nasional (PMN);
  4. Pusat Mediasi Indonesia Universitas Gadjah Mada;
  5. Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI);
  6. Impartial Mediator Network (IMN);
  7. Jaringan Layanan Damai;
  8. Pusat Mediasi Ar Raniry;
  9. Indonesia Mediation Centre (IMC);
  10. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
  11. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat;
  12. Fakultas Hukum Universitas Warmadewa;
  13. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;
  14. Walisongo Mediation Centre (WMC);
  15. Badan Mediasi Indonesia (BaMI);’
  16. Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
  17. Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara;
  18. Fakultas Hukum Universitas Andalas;
  19. Jimly School of Law and Government Surabaya

Abdullah berharap lembaga-lembaga sertifikasi tersebut dapat memanfaatkan pelatihan ini sebaik-baiknya dengan mendaftarkan trainer-trainernya untuk ikut serta dalam pelatihan ini. (Humas/Mohammad Noor)

 

 

 

 

 

Informasi Jadwal Sidang Pengadilan Aagama Wonosobo

 

 

Lebih Lanjut

Syarat Syarat Berperkara di Pengadilan Agama Wonosobo 

1. Syarat Pengajuan Perceraian              4. Syarat Pengajuan Dispensasi Kawin

2. Syarat Pengajuan Poligami                 

3. Syarat Pengajuan Beda Nama

 Kunjungi