SOSIALISASI E-COURT PENGADILAN AGAMA WONOSOBO

 

Dalam rangka mewujudkan Peradilan yang agung dan modern Mahkamah Agung melakukan satu terobosan besar yang muaranya adalah sebagai peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Salah satu terobosan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung yang saat ini sedang gencar dilakukan adalah adalah E-Court;

E-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara online, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara online, Pemanggilan secara online dan Persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban). Aplikasi e-Court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

Untuk mensukseskan program Mahkamah Agung tersebut Pengadilan Agama Wonosobo pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 telah mengadakan sosialisasi E-Court beserta aplikasinya;

Sosialisasi dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Wonosobo Drs. Moh. Zaenudin SH. MH. Dimana dalam arahannya beliau mengharapkan agar semua Pegawai pengadilan Agama Wonosobo tahu dan mampu menggunakan Aplikasi E-Court ini, karena ke depan masyarakat pencari keadilan termasuk para advokat akan banyak menggunakan teknologi informasi untuk mengajukan perkaranya, olerh karena itu beliau berharap agar dapat mengikuti sosialisasi ini dengan serius.

Dalam sosialisasi E-Court ini yang membawakan materi adalah Drs. Khotibul Umam yang merupakan pakar IT di Pengadilan Agama Wonosobo. Memulai sosialisasinya Hakim yang punya hoby Offroad ini mengatakan Aplikasi yang ada pada E-Court untuk Pengadilan Agama Wonosobo sudah banyak yang dilakukan, hanya tinggal beberapa saja yang belum dapat dilaksanakan karena Aplikasi dari Mahkamah Agung yang belum ada yakni antrian sidang.

Dalam kesempatan tersebut nara sumber menjelaskan 4 ruang lingkup E-Court yang sedang diluncurkan oleh Mahkamah Agung RI yakni :

  1. Pendaftaran Perkara Online (e-Filing)
  2. Pembayaran Panjar Biaya Online (e-Payment)
  3. Pemanggilan Elektronik (e-Summons)
  4. Persidangan Elektronik (e-Litigasi)

Disamping 4 hal tersebut Khotibul Umam juga menjelaskan 9 kebijakan Dirjen Badilag yang harus diterapkan di semua Pengadilan Agama di Indonesia. Kebijakan tersebut adalah :

  1. Aplikasi antrian sidang
  2. Aplikasi notifikasi perkara
  3. C.O Integreted System (Aplikasi informasi perkara dan informasi produk pengadilan agama)
  4. Aplikasi data Terpadu Kemiskinan (kerja sama dengan AIPJ dan TNP2K)
  5. Command centre Badilag
  6. Aplikasi e- eksamninasi
  7. Aplikasi PNBP
  8. E-register perkara
  9. E-keuangan perkara

Banyak pertanyaan yang muncul dari para peserta menyangkut Aplikasi ini , baik dari Hakim maupun kepaniteraan dan bersyukur semua pertanyaan tersebut dapat dijawab oleh nara sumber, karena dalam penyampaian tersebut bukan hanya pemaparan namun langsung mempraktekkan aplikasi tersebut, bahkan menurut nara sumber aplikasi-aplikasi yang telah disebutkan diatas dapat di akses melalui HP,(lap.arievhumaspawsb)